WARTAWIDYA.com – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap perizinan sumur bor dan pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh perusahaan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, H. Iwan Ridwan, menyatakan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan dunia usaha. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku agar tercipta hubungan yang selaras antara perusahaan dan pemerintah daerah.
Iwan menekankan bahwa perizinan usaha, khususnya di sektor pertambangan dan pemanfaatan air tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, wajib ditempuh melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.
“Sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, saya mendukung seluruh perusahaan agar dapat tumbuh dan berkembang serta membawa keberkahan bagi perusahaan dan masyarakat. Namun demikian, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tetap harus dijalankan agar terwujud sinergi yang harmonis dengan pemerintah daerah,” ujarnya, Senin (19/1/2026).
Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Sukabumi tercatat sebanyak 294 titik sumur bor yang dikelola oleh 149 pemegang izin pemanfaatan air tanah. Menurut Iwan, aktivitas tersebut memiliki konsekuensi berupa kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
Ia menjelaskan, pajak dari pemanfaatan air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, Komisi I DPRD memandang pengawasan terhadap perizinan air tanah sebagai langkah strategis yang harus dilakukan secara konsisten.
“Saya berharap dengan konsistensi Komisi I dalam melakukan pengawasan terhadap izin air tanah, pemanfaatan air tanah atau sumur bor yang belum berizin dapat kita tertibkan, sehingga berdampak bagi keberkahan Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
Admin