DPRD Soroti Program Makan Bergizi Gratis, Jangan Ganggu Anggaran Pendidikan

oleh -1 views
oleh

WARTAWIDYA.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) dan mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menggeser prioritas anggaran pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan usai dirinya menghadiri upacara Hari Pendidikan Nasional di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cikembar, Sabtu (2/5/2026).

Menurut Paoji, peningkatan kualitas pendidikan harus tetap menjadi fokus utama pemerintah, tidak hanya dari aspek pemenuhan gizi, tetapi juga dari sisi pembiayaan, infrastruktur, dan kualitas tenaga pendidik.

“Jangan sampai perhatian hanya terfokus pada gizi. Pendidikan juga harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Ia menyinggung adanya informasi terkait kemungkinan pengalihan sebagian anggaran pendidikan untuk mendukung program makan bergizi gratis.

“Beredar informasi adanya pemotongan anggaran pendidikan untuk program tersebut. Ini yang perlu dikaji secara serius,” katanya.

Paoji menilai, kebijakan tersebut harus dianalisis secara menyeluruh agar tidak berdampak negatif terhadap sektor pendidikan, khususnya di daerah yang masih membutuhkan dukungan pembangunan.

Ia menegaskan bahwa pendidikan membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari infrastruktur, tenaga pendidik, hingga fasilitas pembelajaran yang memadai.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menurutnya tidak terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

“Secara internal, kami tidak terlibat dan tidak mendukung keterlibatan dalam program tersebut,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti besarnya anggaran program tersebut yang dikhawatirkan tidak tepat sasaran jika tidak dikelola dengan baik.

“Anggarannya besar, jangan sampai tidak tepat sasaran dan justru menimbulkan ketimpangan,” ucapnya.

Paoji juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam setiap kebijakan.

Menurutnya, program tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan antara masyarakat yang memiliki akses usaha dengan yang tidak.

“Yang punya usaha bisa mengambil peluang, sementara yang lain hanya menjadi penerima manfaat. Ini harus jadi perhatian,” katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan program lain.

“Pendidikan harus lebih diutamakan, tidak cukup hanya memastikan anak sehat,” pungkasnya.

Admin