WARTAWIDYA.com – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, menanggapi viralnya keluhan wisatawan di media sosial terkait dugaan ketidaksesuaian timbangan saat membeli ikan laut di kawasan Palabuhanratu.
Hera mengaku prihatin atas kejadian tersebut, mengingat Palabuhanratu merupakan salah satu destinasi unggulan Kabupaten Sukabumi. Ia menilai, jika praktik kecurangan oleh oknum pedagang benar terjadi, hal itu berpotensi merusak kepercayaan wisatawan sekaligus mencoreng citra pariwisata daerah.
“Sekecil apa pun praktik ketidakjujuran dapat berdampak besar terhadap kepercayaan publik dan citra pariwisata yang sedang kita bangun,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD meminta Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi segera melakukan investigasi serta pengecekan langsung di lapangan, khususnya di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhanratu.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan guna mencegah terulangnya praktik yang merugikan konsumen. Untuk menjamin keakuratan alat ukur, DPRD juga mendorong dilakukan tera ulang atau kalibrasi timbangan pedagang secara berkala melalui sinergi lintas dinas.
Sebagai langkah transparansi, DPRD mengusulkan penyediaan “timbangan pos pantau” di titik-titik strategis, sehingga wisatawan dapat mengecek kembali berat ikan yang dibeli.
Di sisi lain, pendekatan pembinaan terhadap pedagang juga dinilai penting. Hera menegaskan bahwa edukasi mengenai kejujuran dalam berdagang harus terus dilakukan sebagai investasi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan usaha.
Sementara itu, Ketua ASPIBARA, Deni Supriadi, menjelaskan bahwa dinamika ketersediaan stok ikan menjadi salah satu tantangan. Ia menyebut, dalam kondisi tertentu pedagang harus mendatangkan pasokan dari luar daerah seperti Muara Angke.
Deni memastikan pihaknya bersama stakeholder telah berkomitmen memperbaiki standar pelayanan demi menjaga citra wisata Palabuhanratu.
Senada dengan itu, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menegaskan akan meningkatkan pengawasan kualitas dan distribusi ikan. Pemerintah juga akan memperkuat pembinaan terhadap pedagang serta tidak segan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran.
Admin