WARTAWIDYA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi mendorong pemerintah di seluruh tingkatan untuk segera merumuskan langkah mitigasi bencana secara dini, menyusul meningkatnya intensitas kejadian bencana alam yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi dalam dua tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, Bayu Permana, saat menghadiri forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Parungkuda.
“Saya tidak bosan mengingatkan bahwa Sukabumi adalah wilayah dengan resiko bencana tinggi. Bagi-bagi sembako memang membuat banyak orang bahagia tetapi tidak menyelesaikan akar permasalahan. Langkah mitigasi bencana harus segera dirumuskan oleh pemerintah di semua tingkatan.,” kata Bayu usai menghadiri Musrenbang Kecamatan Parungkuda, Jumat (13/2/2026).
Menurut Bayu, Kabupaten Sukabumi saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan akibat bencana alam yang terjadi secara beruntun. Berdasarkan data yang dihimpunnya, sepanjang periode 2024–2025 sebanyak 39 kecamatan di wilayah tersebut terdampak bencana seperti longsor, banjir, dan pergeseran tanah yang mengakibatkan kerugian materiil hingga korban jiwa.
“Hampir rata di semua kecamatan. Saya menyaksikan sendiri ketika berkunjung ke lokasi bencana, tidak ada yang bahagia, semuanya sedih,” tambahnya.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi peningkatan kesiapsiagaan serta perencanaan mitigasi yang lebih komprehensif, khususnya di tingkat desa. Pemerintah desa, lanjutnya, perlu memiliki program adaptasi terhadap dampak perubahan iklim guna meminimalisasi risiko bencana di masa mendatang.
Bayu juga menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Sukabumi telah menetapkan peraturan daerah mengenai perlindungan kawasan sumber air. Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di setiap desa tetap terjaga demi melindungi kawasan budidaya.
“Minimal dalam kondisi cuaca yang semakin ekstrem karena perubahan iklim, desa-desa kita punya ketahanan lingkungan,” katanya.
Ia menggambarkan kondisi cuaca yang kini semakin sulit diprediksi, di mana intensitas hujan cenderung tinggi, sementara musim kemarau berlangsung lebih ekstrem. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikator melemahnya ketahanan lingkungan di sejumlah wilayah.
Bayu menambahkan, apabila terjadi longsor, banjir, maupun pergeseran tanah, seluruh pihak akan terdampak, mulai dari pemerintah desa, BPBD hingga DPRD. Ia memprediksi kondisi iklim global ke depan akan semakin ekstrem sehingga kesiapsiagaan menjadi kebutuhan yang mendesak.
Ke depan, pihaknya berencana mengimplementasikan perda tentang perlindungan kawasan sumber air serta berkoordinasi dengan para kepala desa sebagai pemangku kewilayahan yang memahami titik-titik rawan bencana di masing-masing wilayah.
“Ketika menghadapi bencana, kita tidak hanya bergantung pada tanggap darurat, tetapi bisa mengantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Sementara itu, dalam Musrenbang Kecamatan Parungkuda dibahas sebanyak 40 usulan prioritas dari total 117 usulan desa yang telah diverifikasi dan divalidasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Usulan tersebut masih didominasi sektor infrastruktur, permukiman, pekerjaan umum, dan pendidikan. Bayu bersama anggota DPRD lainnya juga menyatakan komitmen untuk memastikan usulan prioritas Kecamatan Parungkuda dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2027.
Admin