WARTAWIDYA.com – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Uden Abdunnatsir, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan Reses I Tahun 2026 di Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/2/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh agama, kalangan pemuda, serta perwakilan perempuan.
Uden menyampaikan bahwa agenda reses merupakan momentum strategis bagi anggota dewan untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput. Ia pun mengapresiasi keterbukaan warga Gunungguruh yang telah menyampaikan aspirasi secara lugas dengan beragam isu yang berkembang di lingkungan mereka.
“Alhamdulillah, reses berjalan lancar dan antusiasme warga sangat baik. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat masih berharap besar kepada wakil rakyat untuk memperjuangkan kebutuhan mereka,” ujar dia.
Dalam dialog bersama masyarakat, persoalan BPJS Kesehatan kembali mencuat dan menjadi keluhan yang paling dominan disampaikan warga. Uden menilai, akses serta keberlanjutan layanan BPJS masih menjadi persoalan struktural yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti aktivitas pertambangan di wilayah Gunungguruh yang dinilai berdampak terhadap kondisi lingkungan sekitar. Menanggapi hal tersebut, Uden menegaskan bahwa persoalan pertambangan perlu ditelusuri secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek legalitas serta ketentuan yang berlaku.
“Kalau soal tambang, kita akan telusuri dulu, mulai dari izin, masa berlakunya, hingga dampak lingkungannya. Setelah itu baru bisa diambil tindakan sesuai aturan,” tegasnya.
Aspirasi lainnya juga disampaikan oleh para petani terkait pembangunan infrastruktur pertanian di Desa Cimanggu, Kecamatan Gunungguruh, yang hingga kini belum rampung. Padahal, proyek tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi dengan nilai anggaran yang cukup besar.
Menurut Uden, keterlambatan pembangunan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap produktivitas serta kesejahteraan petani. Oleh karena itu, ia mendorong adanya pengawalan dan pengawasan serius dari pihak terkait agar proyek strategis tersebut tidak mangkrak dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut akan dibawa dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD sesuai dengan kewenangan serta jalur yang berlaku.
Admin