WARTAWIDYA.com – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, bersama jajaran pemerintah daerah menghadiri peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. Acara ini diselenggarakan secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Rabu, 5 Maret 2025, dengan Gedung Negara Pendopo Sukabumi sebagai lokasi pelaksanaan bagi pemerintah daerah setempat.
Selain Ketua DPRD, hadir pula Bupati Sukabumi Asep Japar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, serta sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran mereka mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Dalam kesempatan tersebut, Budi Azhar Mutawali menegaskan pentingnya indikator IPKD dan MCP sebagai pedoman dalam memperbaiki sistem birokrasi yang lebih akuntabel.
“Semoga dengan arahan dari KPK, kita dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih baik, tanpa ada praktik korupsi. Indikator ini menjadi evaluasi bagi kita untuk terus berbenah dan meningkatkan transparansi di lingkungan pemerintahan daerah,” ujar Budi.
Peluncuran IPKD MCP Tahun 2025 ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di tingkat daerah. Indikator yang diperkenalkan akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi area-area yang berpotensi mengalami penyimpangan serta memberikan solusi perbaikan yang terukur.
Admin
