WARTAWIDYA.com – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Ai Sri Mulyati, menggelar reses pertama Tahun Anggaran 2026 di Desa Pagelaran, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi legislator untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Hadir dalam pertemuan itu perangkat desa, tokoh agama, pemuda, hingga kader posyandu. Suasana dialog berlangsung terbuka dan interaktif, di mana warga menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
Aspirasi yang mengemuka didominasi usulan pembangunan fisik. Warga meminta perbaikan jalan kabupaten dan jalan lingkungan, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), serta pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan. Kondisi sungai tersebut dinilai berpotensi memicu banjir saat musim hujan.
Selain pengerukan, masyarakat juga mengusulkan pengadaan alat sedot lumpur atau mesin pembersih sedimentasi guna mengantisipasi dampak banjir yang kian mengkhawatirkan.
Tak hanya infrastruktur, persoalan sosial turut menjadi sorotan, terutama terkait kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sejumlah warga mengeluhkan status kepesertaan yang mendadak tidak aktif, padahal sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan.
Permasalahan itu diduga berkaitan dengan penerapan sistem desil dalam pendataan tingkat kesejahteraan. Sistem desil sendiri mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 kategori kesejahteraan. Idealnya, Desil 1 hingga 4 menjadi prioritas penerima bantuan. Namun, di lapangan ditemukan warga kurang mampu yang masuk dalam kategori Desil 5 sehingga kehilangan akses layanan kesehatan gratis.
Warga pun berharap adanya evaluasi regulasi dan validasi ulang data penerima BPJS PBI agar bantuan tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat miskin. Pasalnya, dalam sejumlah kasus, warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat justru mengalami kendala karena status kepesertaan tidak aktif.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ai Sri Mulyati menegaskan seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD Kabupaten Sukabumi, baik melalui pembahasan anggaran maupun koordinasi lintas instansi.
“Reses ini menjadi sarana penting untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil ke depan benar-benar sesuai dengan kondisi riil warga,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa persoalan regulasi dan pendataan BPJS Kesehatan menjadi perhatian serius, mengingat masih adanya warga kurang mampu yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dalam kondisi darurat.
Reses ditutup dengan komitmen memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat guna mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Sukabumi.
Admin